Meteri
- Contoh kasus Definisi etika dan bisnis
Nama : Suntoro aji
Npm : 17212198
Kelas : 4ea18
JAKARTA (Pos Kota) – Paket kebijakan ekonomi Jilid III akan diumumkan minggu deapan oleh Presiden Jokowi
. Salah satu isi dari paket tersebut adalah menurunkan harga BBM (Bahan Bakar
Minyak )
Peliput Johara & Setiawan
Dalam rapat terbatas yang
dipimpin Jokowi , di kantor Presiden, Jakarta , Kamis (1/10), sudah diinstruksikan
kepada pihak Pertamina untuk menghitung kembali penurunan BBm tersebut. “ Coba
dihitung lagi. Meskipun kemaren sudah diumumkan Menteri ESDM, tapi ini Negara sedang
membutuhkan ,” terang Jokowi.
Menurut Kepala Negara apakah
masih mungkin yang namanya premium itu diturunkan meskipun sedikit. Presiden
Jokowi mengakui diriny mengetahui, dan kemarin sudah menerima laporan kalau BBM
yang berlaku sekarang masih (-2 persen) minus dua persen dari harga dari harga
keekonomian. “Tapi mungkin masih bisa turunkan,” ujar Jokowi.
Saat ini, harga premium adalah Rp
7300, dan solar Rp 6900. Sementara dengan mempertimbangkan rata-rata harga
minyak dunia , dan nilai kurs rupiah terhadap dollar, serta harga indeks minyak
singapura (MOPS) dalam enam bulan terakhir, per 1 oktober ini, harga rata-rata
Premium seharusnya Rp 8300/liter dan
harga Solar Rp 6750/liter.
JANGKA PENDEK Sementara itu,
Jokowi berharap adanya stimulus jangka pendek, insentif jangka menengah dan
insentif jangka panjang. Stimulus dan insentif itu harus terumuskan dalam paket
ekonomi ketiga yang diharapkan dikeluarkan pemerintah pada awal minggu depan. “Stimulus
itu harus langsung bisa dirasakan masyarakat dan dunia usaha ,” ucap Presiden
ketika memulai rapat terbatas tentang pemangkasan perizinan.
Presiden menyampai kan beberapa
stimulus jangka pendek yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat seperti
proyek padat karya yang ada beberapa kementerian. “Di kementerian Pertanian ada
dana berkaitan irigasi yang sebagian besar sudah dikerjakan, “ucap Presiden.
Demikian pula proyek – proyek infrastruktur
yang sedang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat ,
Kementerian Perhubungan, serta BUMN harus segera digerakan dengan skema padat
karya.
TIKET PESAWAT
Pemerintah diminta segera
merevisikan regulasi tentang harga tiket pesawat untuk mengantisipasi harga
avtur ke depan. “Menhub segera revisi regulasinya. ” kata Ferdinand Hutahean
dari Energy Wacth Indonesia (EWI), terkaitan dengan turunnya harga avtur, kamis
(1/10).
Sebab harga tiket pesawat selama
ini diatur batas bawah dan atas oleh
surat keputusan Menhub. Sehingga kalau harga mau turun ia menegaskan surat
keputusan Menhub tersebut harus diubah.
Pihaknya mengungkap sulit
berharap kepada maskapai untuk melakukan itu secara sukarela, jika regulasi di
ubah atau direvisi.(bu)
DAFTAR PUSTAKA
JAKARTA (Pos Kota)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar